Monkeys at Curug Nangka, Bogor, west Java

they life with happiness.

Advertisements

Ekonomi Syariah, Solusi Menjawab Problematika Usaha Ternak Sapi Perah Rakyat

ImageOleh : Joko Ade Nursiyono*

 

Saat ini, Indonesia telah memasuki episode baru, khususnya di bidang perekonomian. Selama ini, sistem perekonomian Indonesia masih mengalami anomali, mulai dari sistem ekonomi yang liberalis, kapitalis, sosialis hingga sistem ekonomi yang banyak dianggap campuran. Selain itu, terdapat anggapan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Semua sistem tersebut memang mempunyai sisi positif dan sisi negatif terhadap perekonomian Indonesia, walaupun dampak yang diberikan masing-masing sistem justru menjadikan kualitas perekonomian semakin keropos dalam jangka panjang.

            Sejalan dengan perkembangan dan perubahan multidimensi, Indonesia terbukti masih mampu mempertahankan jati dirinya dalam persaingan global. Bukti tersebut tidak hanya dapat dilihat dari lingkup makro, tetapi juga hingga ranah mikro. Beberapa prestasi gemilang telah ditunjukkan oleh Indonesia sebagai bangsa yang mampu berkiprah dalam perekonomian dunia, diantaranya adalah tumbuh pesatnya ekonomi kerakyatan. Jika diamati untuk beberapa tahun yang telah lalu, kehidupan perekonomian mikro masih belum mampu berkembang dalam memengaruhi roda perekonomian. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam kendala yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, diantaranya iklim investasi yang fluktuatif, izin usaha yang dipersulit, hingga dalam ranah intern usaha mikro sendiri yang masih menganut sistem yang konvensional. Berbeda dengan kondisi saat ini, peranan ekonomi mikro justru dipandang sebagai penopang perekonomian nasional dalam transisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi baru dengan menciptakan konsep ekonomi kerakyatan.

            Salah satu bentuk nyata sistem ekonomi kerakyatan yang tetap bertahan hingga saat ini adalah usaha ternak sapi perah rakyat. Usaha ternak sapi perah rakyat merupakan sebuah usaha berskala mikro yang bergerak dalam bidang pemeliharaan sapi perah, diusahakan oleh perorangan atau koperasi untuk menghasilkan produk peternakan dalam bentuk susu dan produk sampingan daging dan kulit. Mengingat jumlah permintaan susu nasional yang hingga saat ini masih belum mampu dipenuhi oleh produk susu dalam negeri, kurangnya populasi sapi perah yang diusahakan, serta sistem pengembangan peternak yang masih belum mencapai ketentuan-ketentuan hukum jual-beli ternak serta tatacara pengusahaan yang benar, menjadikan usaha ternak sapi perah mempunyai peluang besar untuk ditumbuhkembangkan, karena potensinya mampu memberikan keuntungan secara optimal kepada peternak dalam mengangkat taraf kehidupannya.

            Sama seperti usaha mikro pada umumnya, selama ini usaha ternak sapi perah rakyat masih tersendat masalah permodalan dan hal tersebut tidak lepas dari peranan lembaga perbankan. Hal tersebut terjadi karena bank masih merasa “takut” memberikan investasi kepada pelaku usaha mikro karena risiko yang besar, misalnya jika usaha tidak berkembang atau terjadi kredit macet yang justru berdampak buruk pada kelangsungan lembaga perbankan, khususnya bank konvensional yang tidak mempunyai jaminan atas risiko tersebut sehingga banyak bank lebih memilih memberikan investasi kepada pemerintah karena mampu menjamin risiko tersebut, terutama untuk menghindari terjadinya kredit macet yang berkepanjangan.

            Selain itu, fenomena nyata yang patut menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan mengenai kaidah mu’amalah pengusahaan sapi perah dengan sistem bagi hasil atau Qirodl. Fenomena tersebut telah lama terjadi dan berkembang dalam masyarakat, misalnya di daerah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan populasi sapi perah terbesar di Indonesia. Faktanya, beberapa kasus nyatanya belum sesuai dengan kaidah bermu’amalah yang syar’i, terutama jika ditinjau dari perspektif Islam yang terangkum dalam tujuh kasus berikut.

            Kasus pertama, pihak pertama sebagai investor memberikan sejumlah modal kepada pihak kedua yang bertindak sebagai pemelihara ternak sapi perah. Dana yang diberikan berupa sapi perah, tetapi dalam bentuk anakan atau pedet dan sudah seperti membudaya bahwa yang berhak memiliki anak keturunannya yang pertama kali adalah pihak kedua (pemelihara ternak), kemudian untuk anak kedua adalah hak milik pihak pertama. Kesepakatan juga terjadi untuk anakan sapi jantan dan umumnya sistem bagi hasilnya berupa keuntungan dari hasil penjualan ketika sapi sudah mencapai dewasa atau secara ad hoc dijual, begitu pula terjadi untuk anakan sapi betina. Namun, dalam proses menuju pendewasaan ternak, biaya pakan serta obat-obatan ternak ditanggung oleh pihak kedua sementara pihak pertama hanya memperoleh dari keuntungan penjualan sapi perah tersebut.

            Kasus kedua, pihak pertama memberikan sejumlah dana namun dalam bentuk sapi produktif kepada pihak kedua. Untuk sapi jantan, bagi hasil diperoleh dengan cara memperhatikan harga beli awalnya, misalnya harga beli Rp. 6.000.000,00 kemudian saat sudah layak dijual, misalnya harga jualnya mencapai Rp. 12.000.000,00 maka pihak pertama mendapatkan harga beli awal, yakni Rp. 6.000.000,00 sehingga sisanya dibagi kedua pihak, masing-masing mendapatkan Rp 3.000.000,00 sehingga pihak pertama mendapatkan total Rp. 9.000.000,00. Lain halnya untuk sapi betina, pihak pertama memberikan sejumlah modal dalam bentuk sapi siap perah (betina) kepada pihak kedua, hanya saja ada pihak pertama yang menerapkan sistem sepertiga keuntungan dari hasil usaha ternak pihak kedua. Artinya, pihak pertama mendapatkan keuntungan dari penjualan susu ternak pihak kedua dua kali berturut-turut mengingat dalam sebulan pihak kedua mendapatkan hasil dari penjualan susunya sebanyak tiga kali pembayaran dari koperasi penampung susu. Sementara, pihak kedua hanya mengambil keuntungan hasil penjualan sekali saja dari tiga kali pembayaran susu. Selain itu, pihak pertama masih meminta bagi hasil anakan kepada pihak kedua apabila sapi sudah beranak dengan sistem bergantian, anakan pertama untuk pihak pertama, anakan kedua untuk pihak kedua, begitu seterusnya. Ironisnya, biaya manajemen ternak seperti pakan hijauan serta obat-obatan tetap menjadi tanggungan pihak kedua.

            Kasus ketiga, pihak kedua menjual kotoran sapi untuk dijadikan sebagai bahan penyubur lahan kepada pembeli, namun dengan transaksipembelian. Oleh karena itu, transaksi yang terjadi adalah jual-beli kotoran yang merupakan barang najis menurut agama Islam.

            Kasus keempat, pihak pertama memberikan modal berupa sapi betina atau jantan kepada pihak kedua dengan sistem bagi hasil anakan. Tetapi, pada saat sapi sudah mancapai fase dewasa, pihak pertama mengambil kembali modalnya dalam hal ini sapinya, meskipun tanpa kesepakatan sehingga tidak memperhatikan biaya pendewasaan sapi oleh pihak kedua.

            Kasus kelima, sistem jual-beli antara pihak kedua (peternak sapi) dengan koperasi penampung susu dan antara pihak koperasi penampung susu dengan perusahaan pengolah susu atau industri. Diketahui, bahwa sistem satuan yang digunakan dalam transaksi jual-beli antara pihak kedua dengan koperasi penampung susu menggunakan satuan rupiah per liter susu segar, sementara dalam transaksi jual-beli antara koperasi penampung susu dengan pihak perusahaan pengolah susu menggunakan satuan rupiah per kilogram susu segar.

            Kasus keenam, pihak pertama yang berperan sebagai investor memberikan modal usaha dalam bentuk sapi perah produktif kepada pihak kedua. Setelah sapi mulai bunting, anak yang akan lahir beberapa waktu kemudian dijual kepada pihak ketiga sebagai pembeli sementara anakan sapi tersebut masih di dalam perut induk sapi.

            Kasus ketujuh, pihak pertama sebagai investor memberikan modal dalam bentuk sapi anakan kepada pihak ketiga sebagai pemelihara sapi dengan perantara pihak kedua yang melakukan kesepakatan bagi hasil keuntungan dari usaha sapi yang diusahakan oleh pihak ketiga. Ketentuan bagi hasil tersebut hanya dibagi oleh pihak pertama dan pihak kedua, sedangkan pihak ketiga hanya mendapatkan sejumlah upah hasil pengusahaan ternak dari pihak pertama. Transaksi demikian dilakukan oleh pihak pertama karena pihak pertama bertempat di suatu tempat yang jauh, sementara pihak kedua hanya mengelolah modal yang berasal dari pihak pertama agar sampai pada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Ironisnya, pihak ketiga tidak memperoleh keuntungan apapun selain dalam bentuk upah dari pihak pertama, demikian pula dengan pihak kedua juga tidak memberikan biaya ataupun upah kerja atas pengusahaan ternak sapi pihak ketiga. Dan pada saat ternak sudah mencapai usia dewasa dan layak jual, pihak pertama baru memberikan upah sementara dari segi biaya pendewasaan ternak hingga layak jual tertanggung pihak ketiga.

            Disinilah, Islam hadir sebagai solusi memecahkan permasalahan ummat, khususnya dalam menanggapi problematika bermu’amalah masyarakat dengan menawarkan konsep ekonomi syariah dan menyediakan berbagai aturan di segala aspek, terutama tatacara bermu’amalah. Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa sistem bermu’amalah yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pengusahaan ternak sapi perah masih belum syar’i menurut Islamsekaligus menunjukkan perlunya aplikasi ekonomi syariah di Indonesia secara menyeluruh. Pijakan konsep syar’i dalam hal ini mengacu pada aturan-aturan bermu’amalah yang terdapat di dalam Al Quran, yaitu Surah Al Baqarah ayat 282 tentang tatacara bermu’amalah, Surah Al An’am ayat 152, Surah Asy Syua’araa’ ayat 181 – 183, dan Surah Ar Rahman ayat 8 – 9 tentang etika jual-beli, Surah An Nisaa’ ayat 29 tentang syarat-syarat jual-beli. Selain itu, pijak konsep syar’i juga ditinjau melalui berbagai pandangan para ulama yang tertulis dan secara detailmenguraikan berbagai bentuk hukum yang tertulis dalam kitab karangan mereka, misalnya kitab I’anah At Tholibin, kitab Muhadzab, kitab Al Bujairimi Al Iqna’, kitab Al Mizan, kitab Al Fatawi Isma’il Az zain, dan kitab Al Bajuri tentang sistem bagi hasil atau Qirodl dan jual-beli kotoran hewan.

 

*Penulis lulusan Sekolah tinggi Ilmu Statistika